Artikel : Sketsa

BRR Diduga Beli ATM Bekas - Online AMF belum Berfungsi

Dikirim oleh admin

Kamis, 28-Juni-2007, 15:19:27 (2038 klik)

Deputi Ekonomi BRR NAD-Nias, Said Faisal yang dikonfirmasi Serambi mengatakan, program online LKM melalui ATM itu dimaksudkan untuk memperkenalkan LKM di Aceh dengan perkembangan teknologi dunia perbankan. Di Pulau Jawa sudah ada LKM yang miliki ATM, karena itu tak ada salahnya 73 LKM yang telah diberi bantuan dana senilai Rp 77 miliar oleh BRR, dibuat jaringan online melalui ATM.

BANDA ACEH - Satu unit mesin anjungan tunai mandiri (ATM) yang terpasang di Kantor Aceh Microfinance (AMF), Jalan Teuku Nyak Arief, Jeulingke, Banda Aceh, dilaporkan sampai sekarang belum berfungsi. ATM bantuan BRR NAD-Nias untuk program online lembaga kredit mikro (LKM) yang dibeli pada 2006 lalu itu, diduga mesin bekas. Ketua Dewan Pengawas BRR NAD-Nias, Dra Naimah Hasan MA, mengaku terkejut dan sangat menyayangkan mengapa perangkat ATM justru dibeli yang sudah bekas pakai. “Untuk pelaksanaan program online LKM melalui ATM, BRR menyediakan anggaran sebesar Rp 600 juta. Tapi kenapa mesin ATM bekas yang dibeli?” ujar Naimah Hasan ketika meninjau Kantor AMF, Sabtu (2/6) kemarin. Menurut Naimah, mesin ATM yang terdapat di Kantor AMF itu bukan mesin baru, karena dari tampilan fisiknya terlihat sudah pudar dan tak lagi mengkilap. Cat di bagian sisi tempat pengambilan uangnya sudah tergores atau banyak gesekan, demikian pula tombolnya. “Ini membuktikan bahwa mesin ATM tersebut sudah pernah dipakai dan tidak baru lagi,” kata dosen Program Diploma Pendidikan Kesekretariatan (PDPK) Fakultas Ekonomi Unsyiah ini. Seorang staf penjaga Kantor AMF yang dimintai keterangannya mengenai pengadaan mesin ATM itu mengungkapkan, mesin ATM tersebut dibeli tahun lalu oleh Manajer Pemberdayaan Ekonomi BRR NAD-Nias, Said Hisyam. Asal mesin itu dari Medan. Sejak dibeli pertengahan tahun 2006 lalu sampai 2 Juni 2007 kemarin belum difungsikan. Sementara itu, Ketua AMF, Burhanuddin, yang dimintai penjelasannya mengenai pelaksanaan program itu mengatakan, ia belum bisa menjelaskan secara rinci mengenai program online LKM melalui ATM. Alasannya, sejak ia dipilih menjadi Ketua AMF Center pada pertengahan Junuari 2007, yang akan menjadi induk organisasi dari 73 LKM penerima dana BRR 2005 senilai Rp 77 miliar itu, pihak BRR belum memberikan kewenangan kepadanya melanjutkan program yang telah dirintis Manajer Pemberdayaan Ekonomi BRR NAD-Nias, Said Hisyam. Deputi Ekonomi BRR NAD-Nias, Said Faisal yang dikonfirmasi Serambi mengatakan, program online LKM melalui ATM itu dimaksudkan untuk memperkenalkan LKM di Aceh dengan perkembangan teknologi dunia perbankan. Di Pulau Jawa sudah ada LKM yang miliki ATM, karena itu tak ada salahnya 73 LKM yang telah diberi bantuan dana senilai Rp 77 miliar oleh BRR, dibuat jaringan online melalui ATM. Harus serius Menanggapi penjelasan Deputi Ekonomi BRR NAD-Nias, Penjabat Ketua Dewan Pengawas BRR NAD-Nias, Naimah Hasan mengatakan, program yang direncanakan Deputi Ekonomi itu bagus, tapi harus serius dan jangan setengah-setengah. “Masa untuk melaksanakan program online LKM itu saja pakai mesin ATM bekas. Ini sudah tidak benar. Mestinya, Satuan Antikorupsi (SAK) BRR sudah bisa turun untuk memeriksanya,” sesalnya. Ia juga menyesalkan, mengapa lembaga AMF yang akan mengoperasikan program online dengan menggunakan mesin ATM itu, sejak dibentuk Januari 2007 sampai sekarang belum juga berfungsi. “Saya mengharapkan kewenangan-kewenangan yang memungkinkan lembaga ini berfungsi secara optimal segera dilimpahkan kepada pengurus atau pengelolanya yang baru,” katanya. Sementara itu, Komisaris Bank BPD Aceh, Prof Dr Raja Masbar MSc yang dimintai penjelasannya mengenai program onlinenisasi LKM melalui ATM mengatakan, program itu dilaksanakan untuk meniru program LKM di Pulau Jawa yag sudah punya ATM. Tapi apakah AMF yang akan menjadi operatornya dan LKM sebagai anggota sudah disiapkan dengan baik oleh BRR. Karena, menurut penjelasan Penjabat Ketua Dewan Pengawas BRR NAD-Nias, Naimah Hasan, lembaga AMF yang akan menjadi operator, pengelola dan koordinator program tersebut sampai kemarin belum diberikan pelimpahan wewenang penuh oleh BRR untuk menjalankan program tersebut. Selain itu, untuk pelaksanaan program itu butuh dana yang besar, dan pengelolanya harus profesional. “Apakah ini sudah dibuat studi kelayakannya oleh BRR sebelum programnya dijalankan,” kata Raja. Belum lagi, kata Raja Masbar, untuk membeli satu unit mesin ATM baru, harganya mencapai Rp 200 juta. Untuk melaksanakan program tersebut, minimal jumlah mesin ATM yang harus dibeli sembilan unit sesuai dengan jumlah kabupaten yang telah menerima dana bantuan LKM dari BRR senilai Rp 77 miliar. Untuk membeli sembilan mesin ATM baru butuh dana Rp 1,8 miliar. Sementara dana yang dialokasikan untuk program ini cuma Rp 600 juta. “Ini berarti kita bisa menyimpulkan sementara belum ada kajian yang mendetail untuk pelaksanaan program tersebut,” ujar Komisaris Bank BPD Aceh itu. Untuk pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi korban bencana tsunami, pakar ekonomi Unsyiah itu menyarankan, dana senilai Rp 77 miliar yang telah diberikan kepada 73 unit LKM di sembilan kabupaten diarahkan untuk kegiatan pembiayaan industri kecil, kerajinan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan perdagangan. Misalnya pengolahan ikan, minyak nilam, minyak pala, dan lainnya yang bisa memberikan dampak yang luas bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi pedesaan dan pendapatan per kapita rakyat secara permanen.(her) (Sumber: Serambi Indonesia, Juni 2007)